G 30 S PKI

G 30 S/ 1965: Bedah Caesar

Dalam buku G 30 S/ 1965 Bedah Caesar karya Prof. Dr Aminuddin Kasdi menjelaskan maksud yang terkandung di dalam judul tersebut pada bab latar belakang. Bab tersebut menyebutkan bahwa G 30 S/ 1965 merupakan bedah caesar yang dilakukan oleh PKI terhadap indonesia pada saat itu. Bedah caesar yang dilancarkan para pemimpin PKI bertujuan membedah kondisi untuk membuka wacana bagi lahirnya revolusi yang terwujud dalam suatu Dewan Revolusi Indonesia.

Pada bab II buku ini menjelaskan persiapan bedah caesar G.30 S yang berbentuk pemanasan revolusioner oleh PKI dalam aksi – aksi 1960-1965. Kondisi yang diciptakan oleh PKI yaitu membesar- besarkan peristiwa di kalangan buruh tani dan mereka yang tidak memiliki tanah (tuna kisma) dalam BTI melalui media massa. Tujuan dilakukannya hal ini adalah karena Indonesia adalah negara agraris, menarik perhatian  dan dukungan politik, serta menjadi propaganda misi perjuangan PKI, contohnya kasus – kasus yang terjadi di Jengkol, Kediri tahun 1961 dan didaerah lainnya. Tindakan PKI ini mendapat reaksi dari bermacam lapisan masyarakat dan menimbulkan ketegangan serta berbagai konflik horizontal. Tingkah laku PKI untuk mewujudkan negara komunis di Indonesia yaitu dengan menimbulkan benturan politik, soaial, budaya, dan militer sepanjang tahun 1960-1965.

Peristiwa G 30 S.PKI/1965 merupakan pemicu meletusnya aksi dan amuk dari lawan – lawan PKI yang didukung oleh TNI AD baik secara fisik, soaial, politik, akidah dilecehkan oleh PKI. Dengan terbunuhnya para Jenderal yang dilakukan oleh kaki tangan PKI meledakkan amarah rakyat yang dahsyat untuk terus melawan komunis (Neccesarry Conditions). Neccesarry Conditions disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1.      Kondisi struktural yang kondusif sebagai akibat terjadinya pertentangan antara PKI dan lawan – lawan politiknya yang menibulkan kebencian, kemarahan, geram terhadap PKI dan segala sepak terjangnya.

2.      Terjadinya ketegangan sekitar tahun 1960-1965.

3.      Penyebaran keyakinan yang dianut oleh tokoh-tokoh kharismatik (Ulama / Kiai) yang menyatakan bahwa komunis anti Tuhan.

A.                    PKI / BTI membakar Jawa dan Bali dengan aksi – aksi sepihak, 1963-1965, dan slogan revolusi belum selesai.

Aksi pembersihan besar – besaran ter hadap kaum komunis dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali oleh umat anti komunis, baik dari umat Islam maupun Hindu Bali.  Konflik itu memperlihatkan pergulatan politik dan fisik antara kaum komunis dan anti komunis seperti Kelompok – kelompok Islam, AD, PSI, Partai Murba, dan para seniman non komunis. Sebagian besar yang menjadisasaran PKI adalah golongan tuan tanah yang mendapat julukan :setan setan desa”, Organisasi Islam dan Kalang anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Aksi – aksi yang dilakukan PKI mengakinatkan ketegangan hubungan antara PKI dengan PNI. PNI menuduh PKI telah mengimplementasikan doktrin komunis dengan memanfaatkan pelaksanaan Landreform untuk melancarkan revolusi sosial dalam bentuk revolusi agraria dan revolusi komunis serta merebut kekuasaan guna mewujudkan masyarakat komunis, baik melalui cara parlementer maupun revolusioner.

Menurut PKI, revolusi 17 Agustus 1945 belum selesai atau gagal. Revolusi Indonesia yang pertama adalah revolusi 17 Agustus 1945, revolusi kedua adalah revolusi agraria sebagai revolusi social, ketiga adalah revolusi sosialis dan revolusi proletar untuk mewujudkan masyarakat komunis. PKI terus berusaha menuntaskan revolusi Agustus sampai ke akar – akarnya dalam politik pemerintahan Soekarno dengan cara menobatkan Soekarno sebagai Pimpinan besar revolusi. PKI menamakan aksi – aksi sepihak guna menekankan pelaksanaan Landreform sebagai gymnastic revolution (senam revolusi). Sasaran dari aksi sepihak ini adalah tanah – tanah luas yang melebihi ketentuan, absentee, perkebuna asing yang dinasionalisasikan dan tanah- tanah kehutana,  seperti yang dilakukan di Tasikmalaya dengan melancarakan aksi pembabatan besara- besaran dan Indramayu dengan menyerang petugas kehutanan.

Aksi – aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI mengancam persatuan nasional sehingga pada tanggal 12 Desember 1964 pemerintah menyelenggarakan Konferensi Bogor . Hasil dari Konferensi itu adalah memutuskan PKI / BTI menghentikan aksi – aksi yang mereka lancarkan. Tetapi perintah itu tidak dihiraukan dengan alasan bahwa PKI tidak terikat dengan Konferensi itu dan terus melakukan aksi- aksi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Hal ini menyebabkan kemarahan dari kalangan umat Islam dan kelompok PNI  dan bersatu untuk melawan PKI. Dalam bidang Pendidikan, orang- orang komunis menjabat sebagi Guru dan menamkan ajaran bahwa Tuhan itu tidak ada. Di Kediri, PKI memasuki tempat ibadah tanpa melepas alas kaki yang penuh lumpur dan menginjak – injak Kitab suci Al- Qur’an serta kitab – kitab agama lainnya.

B.                     Masalah pembentukan angkatan ke V yang kontroversial.

Pertengahan tahun 1965, PKI gagal melaksanakan UUPA(Landreform) sebagai uji coba revolusi sosial yang sudah di skenarionya menjadi revoluai agraria dan tes case kekuatan fisik kaum komunis dengan anti komunis di daerah pedesaan Jawa – bali. Penyebab gagalnya adalah karena dalam pelaksanaan UUPA, PKI berhadapan dengan kelompok Islam dan kelompok PNI yang didukung oleh aparat pemerintah dan negara. PKI secara lihai memanfaatkan tawaran bantuan 100.000 pucuk senjata ringan RRC kepada Presiden Soekarno pada bulan November 1964 untuk mempersenjatai sukarelawan / massa. Momuntem ini dimanfaatkan oleh PKI untuk menuntut pembentukan Angkatan ke –V yang terdiri dari buruh  dan tani yang dipersenjatai.

Tanggal 14 dan 17 Januari 1965 dalm sidang Front Nasional D.N. Aidit menegaskan bahwa perlunya mempersenjatai massa untuk menghadapi Nekolim. Tidak kurang dari 5 juta orang buruh dan 10 juta petani yang terorganisasi siap untuk berjuan dengan mengangkat senjata. Dengan pernyataan inilah PKI telah melanggar aturan yang telah dibuat oleh TNI. Tetapi Achmad Yani berpendapat bahwa konsep angkatan ke – V di Indonesia adalah AKRI (Angkatan Kepolisian Republik Indonesia), oleh karena itu jumlah angkatan atau spesialisasi yang menjadi angkatan itu sangan relatif, bisa dari kepolisian ataupun marinir. Presiden Soekarno akhirnya mempertimbangkan pendapat Achmad Yani dan tidak ingin mempermalukan D.N. Aidit. Hal ini terbukti dalam pidato beliau tanggal 17 Agustus 1965.

Politik yang dijalankan PKI semakin agresif. Sehingga pimpina AD harus bekerja keras mencari solusi untuk mencegah Nasakomisasi terhadap ABRI. Akhirnya ditamukan jalan keluar bahwa anggota ABRI sebagai Pancasilais sejati dengan sendirinya menjunjung tinggi semangat Manipol / Usdek maupun Nasakom. Soekarno akhirnya juga mengakui bahwa Nasakomisasi memang tidak praktis dan menyarankan agar perwira ABRI diharuskan mengikuti kursus – kursus kader Nasakom yang diselenggarakan oleh Front Nasional.

C.                    PKI meniupkan isu Dewan Jenderal

Setelah gagal dibentuknya Angkatan ke – V, D.N. Aidit dan CC PKI mengeluarkan desas – desus adanya Dewan Jendera dalam tubuh Angakata Darat. Aidit juga menyatakan bahwa kaum kapitalis birokrat  (pimpinan tentar yang memegang jabatan tertentu) sedang mempersiapkan suatu kudeta. Pernyataan ini disampaikan pada rapat Polit Biro awal Mei 1965. Seminggu kemudian, seorang perwira pertama TNI AD (Pelda Sujono) terbunuh oleh PKI karena mempertahankan perkebunan negara di Bandar Besty, Sumatera Utara. Karena peristiwa inilah TNI AD makin marah pada PKI. Dalam situasi ini, Subadrio pada tanggal 26 Mei 1965 memperlihatkan kepada Presiden Soekarno dokuman Gilchrist bertanggal 24 Maret 1965 yang isinya ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi dari pihak Inggris – AS melibatkan our local army friend (kawan – kawan kita dari tentara setempat).

Untuk mengadu domba Soekarno dengan AD, PKI memberikan kesan bahwa Dewan jenderal adalah suatu badan yang diragukan kesetiaanya kepada Pemimpin Besar Revolusi. Sehingga kepercayaan PBR terhadap AD hilang. Dalam upaya memojokkan AD, Aidit kembali mengeluarkan desas – desus bahwa dalam AD terdapat semacam Kabinet tersendiri. Sehingga Steering Committe  TNI dibubarkan oleh Jenderal Nasution.

Presiden Soekarno masih sanksi terhadap dokumen Gilchrist akhirnya mengadakan pertemuan dengan A. Yani, Men Pangal Martadinata, Kepala kepolisian RI Sutjipto Yudodiharjo dan Sri Mulyono Herlambang mewakili Men Pangau Omar Dhani. Dalam pertemuan itu Presiden bertanya kepada A. Yani apakah pembantunya mempunyai hubungan dengan Kedubes AS dan AS serta apakah kebijakannya dinilai oleh Perwira senior. Jawaban A. Yani adalah Sukendro dan S. Parman memang mengumpulkan informasi dari kedutaan AS dan Inggris  dan Deputi III Men Pangad Mayjen MT. Haryono terus – mnerus melakukan kontak denga perusahaan minyak asing. Yani juga menyebutkan bahwa ada sebuah badan yang diberi nama Dewan jabatan dan kepangkatan perwira Tertinggi (Wanjakti) yang berfungsi untuk bermusyawarah mengenai kenaikan pangkat dan penugasan dari kolonel ke pangkat Jenderal. Presiden dan Subandrio meyakinkan pihak komunis tentang keberadaan Dewan Jenderal dan kudeta yang dilancarkannya. Hal ini oleh PKI dianggap pukulan kepada lawan – lawannya.

Omar Dhani menganggpa bahwa masalah  Dewan Jenderal adalah maslah yang mencurigakan dan oleh PKI justru dijadika isu sentral. Pada rapat Polit Biro tanggal 28 September 1965, Omar menyatakan bahwa : akan ada aksi yang mendahului rencana Dewab Jenderal, persoalan militer sepenuhnya dipercayakan pada Aidit, persoalan politik merupakan wewenang Dewan Harian Pilot Biro dan ketua CDB Jakarta Raya Nyono diperintahkan menyiapkan 2000 kader untuk membantu. Kolonel A. Latief mantan Komandan Brigif Jaya Sakti pada media menyatakan bahwa pada malam menjelang peristiwa 30 Septenber 1965 di RS. Cipto mangunkusumo dia memberikan laporan kepada Jenderal Soeharto pada saat itu menunggui anak bungsunya Tommy Soeharto yang sedang sakit. Berdasarkan hal itu, Latief menyampaikan bahwa Soeharo terilbat dan sebagai dalang G 30 S. Dengan hal ini pengakuan latief sebagai sumber primer sejarah  dianggap sangat lemah karena secara eksplisit mengandung unsur antagonisme. Pada bulan November 196, ABRI membentuk panitia khusus untuk menghimpun data mengenai Dewan Jenderalyang diketuai Irjen Pol Oudang dan panitia ini disebut sebagai Panitia Pudang. Hasil kerja dari panitia ini adlah Dewan Jenderal yang merencanakan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965 tidak ada. 

D.                    Durno – Durno PKI mem- blow up Dokumen palsu Gilchrist.

Dokumen Gilchrist adlah sepucuk surat yang diketik pada formulir yang biasa digunakan oleh Kedubes Inggris di Jakarta. Pembuat dokumen ini adalah Sir Andrew Gilchrist Duta Besar Inggris untuk Indonesia tahun 1963-1966, Rosihan Anwar mengemukakan bahwa dalam dokumen Gilchrist ditemukan tanda tangan dan tulisan di pinggir dari Dubes Gilchrist, tetapi tidak cocok dengan tanda tangan sebenarnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dokumen yang ditemukan di rumah Bill Parmer adalah palsu. Subandrio saat mengahadiri KAA II di Aljazair  tanggal 5 Juli 1965 mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia punya bukti persekongkolan AS – Inggris terhadap negerinya. Di Kairo, Subandrio membagikan copy dokumen Gilchrist kepada para peserta Konferensi. Dengan ini masalah dokumen Gilchrist sudah menyebar ke luar negeri.

E.                     PKI memanipulasi sakitnya Soekarno

Pada Juli 1965 kesehatan Presiden Soekarno mulai menurun drastis. Aidit yang mengadakan perjalanan ke Moskow dan Beijing juga mendengar berita ini. Saat Aidit kembali ke Jakarta 5 Agustus 1965 membawa 2 Dokter ahli dari Cina. Tetapi Subandrio menyatakan bahwa Dokter yang dibawa Aidit bukan dari Cina, melainkan Dokter Cina dari kebayoran Baru- Jakarta. Aidit menjenguk Soekarno pada tanggal 7 dan 8 Agustus 1965 dan bertemu dengan Dokter Cina tesebut. Kesimpulan hasil diagnosa tersebut dibawa ke rapat Polit Biro CC PKI. Hasil diagnosa yaitu dua kemungkinan. Pertama,  kesehatan Soekarno akan memburuk dan akan meninggal dunia. Kedua, bila Soekarno beruntung, maka akan sembuh tapi akan lumpuh. Sebaliknya, tim Dokter Indonesia menyatkan bahwa sakitnya Soekarno tidak separah itu. Tetapi Aidit lebih percaya pada tim Dokter Cina.Oleh karena itu Aidit buru 0 buru melakukan perebutan kekuasaan walaupun PKI belum siap.

F.                     PKI & Pelatihan Sukwan – Sukwati di Lubang Buaya.

Tahun 1965 dimanfaatkan untuk memggelorakan konfrontasi dengan Malaysia yang terkenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Oleh karena itu pemerintah menggunakan angkatan bersenjata dan mengerahkan tenaga kerja sukarelawan (sukwan) dan sukarelawati (sukwati). Untuk kepentingan tersebut, masing – masing unsur ABRI  (AD, ALRI dan AURI) melakukan berbagai pelatihan atau kursus. Seperti Kursus Kader Nasakom, Kursus Kader Revolusi dan pelatihan sukwan dan sukwati. Mayor Sujono melaksanakan rencana latihan sukwan – sukwati di pusatkan di kebun karet  Desa Lubang Buaya, Kec. Pondok Gede, Bekasi - Jawa Barat.

Pelatihan itu di mulai pada bulan Juli 1965. Pelatihan yang semula diselenggarakan untuk sukarelawan – sukarelawan Dwikora, pada bulan Agustus diubah oleh PKI menjadi Wahana Krida Revolusi (Hada Hanrev). Secara resmi, pelatihan itu di pimpin Mayor Sujono. Tetapi pada prakteknya kewenangannya berada di tangan PKI. Latihan kemiliteran itu kemudaoan menjadi persoalan di kalangan AURI karena dalam hal kemiliteran itu para peserta dilatih menembak, sedangkan yang lain hanya baris- berbaris.

Tanggal 1 Oktober 1965 Lubang Buaya dijadikan tempat pembantaian dan penguburan  para Jenderal di sebuah sumur tua di kompleks posko pelatihan sukwan – sukwati. Bukti yang memperkuat adanya pelatihan sukwan – sukwati di Lubang Buaya yaitu ditemukannya gua – gua atau lubang – lubang yang berisikan peti – peti peluru, pakaian – pakaian hijau, gundukan – gundukan batu dan kawat – kawat berduri untuk latihan Vuurdoop dan menembak.

G.                    Strategi PKI membedah Negara & Masyarakat Komunis Indonesia.

Berdasarkan dokumen – dokumen resminya, PKI bertujuan mewujudkan masyarakat komunis, baik secara parlementer maupun revolusioner. PKI menyatakan bahwa hari depan revolusi Indonesia adalah Komunis. Landasan yang digunakan adalah class conflict dari Karl Max. Masyarakat dipisahkan secara diametral menjadi dua kekuatan kontradiktif, yaitu para pendukung revolusi gaya PKI (Progresif revolusioner) dan penentangnya sebagai kontra revolusi, reaksioner, kepala batu atau antek neo kolonialisme dan imperialisme. Tahun 1955, PKI melancarkan aksi gerilya di kalangan massa petani di pedesaan, gerakan revolusioner kaum buruh di perkotaan dan penyusupan di kalangan ABRI. Pada saat pelaksanaan Dekrit 5 Juli 1959, Soekarno memerlukan dukungan ABRI, Namun wawasan Soekarno banyak sejalan dengan visi PKI, yaitu mengenai kolonialisme, imperialisme dan revolusi  yang belum selesa. Pada masa kemabli ke UUD 45, panitia DPA dipegang oleh Aidit sehingga dia mudah untuk memasukkan program PKI dalam GBHN.

Tahun 1957, program PKI telah dirumuskan. Dalam merencanakan perebutan kekuasaan, Aidit membuat rencana dengan melibatkan pelaku dalam jumlah terbatas dan tertutup dengan jangka waktu pendek. Hal ini dilakukan untuk menhindari kebocoran. PKI berhasil melakukan penyusupan ke tubuh AD. Tangal 8 Oktober 1965 kelompok non PKI menuntut pembubaran PKI. Dari segi Yuridis, aparat penegak hukum belum bisa membuktikan bahwa PKI bertindak sebagai dalag kudeta. Oleha karena itu sampai tahun 1965 belum ada embel - embel PKI di belakang G 30 S. Tetapi ada fakta lain yang membuktikan bawa PKI terlibat dalam G 30 S, yaitu munculnya PKI gaya baru di Blitar selatan yang dapat ditumpas oleh Operasi Trisula pada 1968.